Pendidikan merupakan salah satu pondasi yang menentukan kemajuan suatu negara. Jika suatu negara mampu memajukan pendidikannya, maka bisa dipastikan negara itu akan menjadi terpandang di kancah internasional.
Kemajuan suatu negara sangat ditunjang oleh kemajuan pendidikannya. Bak sebuah akar, pendidikan menjadi penopang segala aspek kehidupan dalam suatu Negara. Politik, ekonomi, kebudayaan, bahkan moral pun dibangun dari dasar-dasar pendidikan. Negara-negara maju senantiasa selalu memprioritaskan penanganan pendidikan bagi masyarakatnya.

Sumber gambar: Goodle Search

Tolok ukur tinggi-rendahnya pendidikan di Indonesia cenderung dikaitkan dengan pelaksanaan ujian nasional. Padahal, jika kita tinjau lebih jauh, sebenarnya pelaksanaan ujian nasional tidak lagi mencerminkan sikap kejujuran sebagaimana yang sering dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Kejujuran itu menjadi harga yang sangat mahal bagi individu-individu yang ingin lepas dari pendidikannya.
 
Bekerja Setengah Hati
Lain padang, lain pula ilalangnya. Berbeda jauh dengan Indonesia, yang hingga kini masih tertatih-tatih melaksanakan pendidikannya. Berbagai cara telah diupayakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Mulai dari pembebasan biaya sekolah, pengadaan buku-buku gratis, peningkatan kesejahteraan guru, hingga mengubah sistem dan standar kelulusan Ujian Nasional. Namun, upaya pemerintah tersebut terkesan dilaksanakan “setengah-setengah”.

Misalnya saja penetapan kurikulum yang dahulu diberlakukan oleh pemerintah. Belum selesai kurikulum yang satu dijalankan, datang lagi kurikulum yang baru menghantam. Belum sepenuhnya hasil dari kurikulum lama dinilai, langsung diganti lagi dengan yang baru. Kesannya, orang-orang yang menjalankan pendidikan di Indonesia tampak seperti “kelinci percobaan”. Korbannya, tentu saja bukan mereka yang merancang kurikulum tersebut, melainkan mereka yang menjalani proses pendidikan.

Seiring penetapan kurikulum tersebut, tiap tahun sistem Ujian Nasional pun selalu berubah. Sistem yang diterapkan cenderung berbeda-beda tiap tahun. Sistemnya terkesan dicoba-coba, dengan alasan mencari yang terbaik untuk kemaslahatan bersama. Padahal di balik semua itu, ada saja pihak-pihak yang berlomba-lomba mencari udang di balik batu, tanpa sadar mereka mengorbankan pendidikan yang dijalani oleh generasi muda.
 
Lenyapnya Kejujuran
Pelaksanaan ujian nasional yang selalu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya mendorong tumbuh kembangnya bibit-bibit amoral pada seluruh kalangan pendidikan. Sudah menjadi hal yang “lumrah” sekaligus “wajar”, Ujian Nasional seringkali diwarnai dengan kecurangan-kecurangan oleh pihak-pihak terkait. Bahkan, kecurangan-kecurangan itu cenderung ditutup-tutupi oleh mereka. Satu sama lain mengaplikasikan prinsip “tahu sama tahulah”, dengan mengedepankan prinsip perasaan dibandingkan rasionalitas demi pengembangan budi pekerti yang luhur. Masing-masing institusi pendidikan pun berlomba-lomba dalam kecurangan tersebut demi mengangkat reputasi institusi mereka.

Yang perlu dipertanyakan, kemanakah kejujuran yang selama ini diajarkan dan ditanamkan oleh tiap pendidik pada peserta didiknya? Bukan hanya pendidik, bahkan orang tua pun selalu memberikan petuah yang sama, “Bohong itu dosa,”. Namun kenyataan yang terjadi selalu bertolak belakang.

Menilik peristiwa yang beberapa waktu silam sempat mewarnai layar televisi kita, mengenai seorang ibu dan keluarganya yang diusir paksa oleh warga di desanya. Hanya karena ia melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh sekolah tempat anaknya menimba ilmu, ia harus menanggung caci maki dari warga desanya. Hanya karena ia menjunjung tinggi kejujuran, ia harus terusir dari desanya oleh warga-warga yang kejujurannya telah tergerus oleh Ujian Nasional demi kelulusan anak mereka.

Ini menunjukkan betapa besarnya ketidakjujuran yang berkembang dalam pendidikan Indonesia. Hal-hal tidak benar sengaja selalu ditutup-tutupi oleh masyarakat, baik itu praktisi pendidikan maupun warga biasa. Wajar jika wakil-wakil rakyat di Indonesia sebagian besar terjerat kasus korupsi. Mereka telah dididik untuk cerdik (baca: cerdas dan licik).

Kini UN cenderung hanya menjadi menjadi ajang perusakan moral bagi tiap elemen yang terlibat di dalamnya. Bagaikan kura-kura dalam perahu, semua elemen beramai-ramai menutup mata terhadap perusakan moral tersebut. Hanya segelintir orang saja yang membuka mata dan telinga mereka demi perbaikan pendidikan di Indonesia.

Seyogyanya Ujian Nasional benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, maka pendidikan di Indonesia tentunya bisa diperhitungkan. Toh, percuma jika otaknya pintar tapi moralnya rusak. Kita justru seperti menabung bibit koruptor yang cerdik di Indonesia.

Pemerintah diharapkan lebih banyak memantau perancangan kurikulum pendidikan yang diberlakukan di Indonesia, khususnya untuk sistem Ujian Nasional. Jangan lagi ada “penyusupan” unsur-unsur politis di dalamnya. Dengan begitu, pengubahan sistem yang diberlakukan tiap tahun pun bisa dihindari. Secara berkala, bisa menghasilkan output yang bisa bersaing di kancah Internasional, baik dari kualitas ilmu maupun kualitas moral.

Bagi elemen-elemen pendidikan pun harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran yang selama ini dijunjung. Tidak perlu menjadikan Ujian Nasional sebagai momok yang menakutkan, seakan-akan Ujian Nasional adalah satu-satunya pintu menuju sebuah kesuksesan mutlak. Padahal kesuksesan tidak selalu mengutamakan pengetahuan, namun lebih mengutamakan budi pekerti yang luhur. Mari bangun intelektual, fisik, dan moral yang sehat.